BIMTEK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MATERI BIMTEK 2025

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :

Kesbangpol adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi masalah-masalah di daerah.

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sectorial, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mngancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur pemerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap demi kelancaran pembangunan nasional.

Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :

1	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK
2	BIMTEK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA PILKADA.
3	BIMTEK PERAN KESBANGPOL DALAM MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
4	BIMTEK SOSIALISASI PEMILU SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2017.
5	BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH.
6	BIMTEK PEGAWAI (SKP) KESBANGPOL.
7	BIMTEK SISTEM DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN SISTEM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
8	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KESABANGPOL.
9	BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR.
10	BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH.
11	BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH.
12	BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN.
13	BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
14	BIMTEK TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2018.